APBD Polewali Mandar 2023 dan 2024: jadi Sorotan Peningkatan Defisit dan Upaya Pembiayaan untuk Keseimbangan Anggaran

Polewali Mandar – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah merilis struktur dan perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 dan 2024. Laporan ini memuat informasi penting mengenai pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, dan bagaimana defisit anggaran ditangani.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah merilis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2023. Pada tahun ini, total anggaran yang disiapkan adalah Rp 1.586.417.831.192,-. Dari total tersebut, pendapatan daerah mencapai Rp 1.565.552.383.578,-, sementara belanja daerah mencakup seluruh anggaran sebesar Rp 1.586.417.831.192,-. Perbedaan antara pendapatan dan belanja menciptakan defisit sebesar Rp 20.865.447.614,-. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah memanfaatkan pos pembiayaan daerah, dengan penerimaan pembiayaan yang mencapai nilai defisit tersebut, yaitu Rp 20.865.447.614,-. Dengan adanya pembiayaan ini, APBD 2023 dapat mencapai keseimbangan.

Memasuki Tahun Anggaran 2024, APBD Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan. Total anggaran yang direncanakan naik menjadi Rp 1.602.003.070.908,-. Pendapatan daerah tahun ini diproyeksikan sebesar Rp 1.571.637.339.546,-, sedangkan belanja daerah mencapai keseluruhan anggaran Rp 1.602.003.070.908,-. Kenaikan belanja ini menghasilkan defisit sebesar Rp 30.365.731.362,-, lebih tinggi Rp 9.500.283.748,- dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk menutupi defisit yang lebih besar ini, pemerintah kembali mengandalkan penerimaan dalam pos pembiayaan daerah yang senilai dengan defisit tersebut, yaitu Rp 30.365.731.362,-. Langkah ini memastikan anggaran tetap seimbang, meskipun beban pembiayaan bertambah.

Perbandingan antara APBD 2023 dan 2024 menunjukkan adanya peningkatan di berbagai komponen utama, meskipun tidak seluruhnya seimbang. Pendapatan daerah mengalami kenaikan dari Rp 1.565.552.383.578,- pada 2023 menjadi Rp 1.571.637.339.546,- pada 2024, bertambah sebesar Rp 6.084.955.968,-. Namun, kenaikan ini tidak sebanding dengan peningkatan belanja daerah yang lebih tinggi, dari Rp 1.586.417.831.192,- menjadi Rp 1.602.003.070.908,- atau naik sebesar Rp 15.585.239.716,-. Perbedaan antara kenaikan pendapatan dan belanja inilah yang menyebabkan defisit semakin besar di tahun 2024, menunjukkan kebutuhan untuk mengelola belanja daerah secara lebih efisien. 

Kondisi ini juga menegaskan ketergantungan pada penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit, yang dapat membebani anggaran di masa mendatang jika tidak disertai dengan peningkatan pendapatan daerah yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan efisiensi dalam belanja daerah dan mengeksplorasi sumber pendapatan tambahan untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengembangan sektor ekonomi lokal, pariwisata, dan investasi menjadi langkah yang disarankan untuk memberikan kontribusi positif terhadap APBD di masa yang akan datang. Selain itu, evaluasi terhadap strategi pengelolaan pembiayaan juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan anggaran di tahun-tahun mendatang.

Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diharapkan dapat mengelola APBD dengan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Sumber:

• Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 2023. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Polewali Mandar: Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
• Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 2023. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Polewali Mandar: Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
• Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 2024. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024. Polewali Mandar: Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
• Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan 2019-2024. Polewali Mandar: Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

 Share on Facebook  Share on WhatsApp

Polsek Wonomulyo Tangkap Pelaku Penganiayaan dalam Pesta Miras

Polewali Mandar, 5 November 2024 - Kepolisian Sektor (Polsek) Wonomulyo menangkap seorang pria bernama Sudibjo (43) atas tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap rekannya, Hendrik, di Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo. Insiden ini terjadi pada Selasa, 5 November 2024, setelah pesta minuman keras yang berlangsung malam sebelumnya Menurut laporan dari Tribunsulbar.com (2024), Warga Polman Parangi Temannya Gegara Tersinggung saat Pesta Minuman Keras.

Menurut keterangan pihak kepolisian, Sudibjo diduga tersulut emosi setelah ditegur oleh Hendrik karena bertindak tidak pantas terhadap seorang teman perempuan yang ikut dalam pesta tersebut. Teguran tersebut memicu kemarahan Sudibjo, hingga akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka. Hendrik bersama teman-teman lainnya sempat mengeroyok Sudibjo untuk melerai, dan Sudibjo sempat diminta pulang.

Namun, Sudibjo kembali ke lokasi kejadian dengan membawa parang dan menebas Hendrik pada bagian perut. Akibat serangan tersebut, Hendrik mengalami luka robek yang serius dan saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Pratama Wonomulyo.

Polisi bertindak cepat dengan mengamankan Sudibjo serta menyita parang yang digunakan dalam penyerangan. Di lokasi kejadian, polisi juga menemukan sisa-sisa minuman keras dan ceceran darah yang menjadi bukti adanya kekerasan.

Kapolsek Wonomulyo, AKP Sandy Indrajatiwiguna, menyatakan bahwa penanganan kasus ini dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Tribunsulbar.com. (2024, November 5). Polsek Wonomulyo Tangkap Pria yang Terlibat Insiden di Desa Sugihwaras. Tribunsulbar.com. Diakses pada 5 November 2024 dari https://tribunsulbar.com/ https://sulbar.tribunnews.com/2024/11/05/warga-polman-parangi-temannya-gegara-tersinggung-saat-pesta-minuman-keras

 Share on Facebook  Share on WhatsApp

inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,05 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Mamuju sebesar 2,19 persen.

 Inflasi Provinsi Sulawesi Barat September 2024

Mamuju, Oktober 2024 – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat melaporkan tingkat inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Barat pada September 2024 sebesar 2,05 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat di angka 106,04. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mamuju, mencapai 2,19 persen dengan IHK 105,71, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Majene sebesar 1,94 persen dengan IHK 106,24.

Inflasi y-on-y di Sulawesi Barat pada September 2024 disebabkan oleh kenaikan indeks harga di beberapa kelompok pengeluaran, di antaranya:

• Kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik 3,49 persen.
• Kelompok pakaian dan alas kaki naik 1,56 persen.
• Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik 0,31 persen.
• Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,50 persen.
• Kelompok transportasi naik 0,35 persen.
• Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan naik 0,29 persen.
• Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik 1,10 persen.
• Kelompok pendidikan naik 2,94 persen.
• Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik 3,63 persen.
• Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 2,37 persen.

Sementara itu, inflasi month to month (m-to-m) Sulawesi Barat pada September 2024 tercatat sebesar 0,33 persen, dan inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,79 persen.

IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Barat Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), September 2024.

Perkembangan Harga Menurut Kelompok Pengeluaran

Secara umum, perkembangan harga komoditas di Sulawesi Barat menunjukkan kenaikan pada beberapa kelompok pengeluaran utama, yang berkontribusi terhadap inflasi y-on-y sebesar 2,05 persen pada September 2024. Beberapa komoditas yang dominan memberikan kontribusi inflasi y-on-y antara lain:

• Beras, ikan layang, pisang, sigaret kretek mesin (SKM), kopi bubuk, nasi dengan lauk, gula pasir, emas perhiasan, ayam goreng, kontrak rumah, cabai rawit, sewa rumah, ikan kembung, sigaret putih mesin (SPM), sayur olahan, mie kering instan, uang akademi/perguruan tinggi, biskuit, minyak kelapa, dan ikan selar.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2024, 15 Oktober). Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Sulawesi Barat September 2024. No. 54/10/76/Th. XVIII, 1 Oktober 2024

Sementara itu, beberapa komoditas memberikan andil terhadap deflasi y-on-y, antara lain:

• Tomat, cabai merah, ikan cepa, pepaya, semen, ikan tongkol, angkutan udara, gula merah, ikan tuna, telur ayam ras, ayam hidup, besi beton, seng, tepung terigu, susu bubuk untuk balita, sabun cair/cuci piring, susu bubuk, bahan bakar rumah tangga, daging ayam ras, dan ikan teri.

Pada bulan yang sama, inflasi m-to-m di Sulawesi Barat juga dipengaruhi oleh beberapa komoditas yang memberikan kontribusi inflasi, seperti:

• Ikan cakalang, ikan layang, pisang, telur ayam ras, dan jeruk nipis/limau.

Sebaliknya, komoditas yang memberikan andil deflasi m-to-m di antaranya cabai merah, tomat, beras, cabai rawit, dan daging ayam ras.

Andil Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi y-on-y

Kelompok pengeluaran yang memberikan kontribusi terhadap inflasi y-on-y pada September 2024 meliputi:

• Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,29 persen.
• Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen.
• Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,05 persen.
• Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen.
• Kelompok transportasi sebesar 0,04 persen.
• Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen.
• Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen.
• Kelompok pendidikan sebesar 0,06 persen.
• Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,33 persen.
• Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,12 persen.

BPS Provinsi Sulawesi Barat terus memantau perkembangan harga di daerah ini sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan ekonomi masyarakat.

 Share on Facebook  Share on WhatsApp

Luas Panen dan Produksi Padi di Sulawesi Barat 2024

Mamuju, 2024 WartaHarian – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat mengumumkan data sementara mengenai luas panen dan produksi padi di provinsi tersebut pada tahun 2024. Berdasarkan estimasi, luas panen padi di Sulawesi Barat mencapai 64,19 ribu hektare, dengan total produksi padi sekitar 323,02 ribu ton gabah kering giling (GKG).

Sejak 2018, BPS bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian ATR/BPN, dan BIG untuk meningkatkan akurasi perhitungan luas panen menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) berbasis citra satelit. Metode ini membantu pemetaan lahan sawah baku yang divalidasi oleh Kementerian ATR/BPN, sehingga memungkinkan penghitungan luas dan produksi padi secara lebih komprehensif.

Selama Januari hingga September 2024, produksi padi di Sulawesi Barat tercatat sekitar 273,29 ribu ton GKG, meningkat sebesar 10,11 persen atau 25,09 ribu ton GKG dibandingkan periode yang sama pada 2023. Untuk periode Oktober hingga Desember 2024, produksi padi diperkirakan mencapai 49,73 ribu ton GKG berdasarkan survei KSA terbaru, sehingga total produksi padi pada 2024 mencapai 323,02 ribu ton GKG. Angka ini naik 10,83 persen atau 31,56 ribu ton GKG dibandingkan produksi tahun 2023 yang tercatat sebesar 291,46 ribu ton GKG. Sumber:  Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2024, 15 Oktober). Luas Panen dan Produksi Padi di Sulawesi Barat 2024. No. 59/10/76/XVIII.

Grafik di atas menunjukkan perbandingan produksi padi (dalam ribuan ton gabah kering giling/GKG) di berbagai kabupaten di Sulawesi Barat antara tahun 2023 dan angka sementara untuk tahun 2024.

• Polewali Mandar memiliki produksi padi tertinggi, meskipun sedikit menurun dari 167,11 ribu ton pada 2023 menjadi 155,15 ribu ton pada 2024.
• Mamuju menunjukkan peningkatan signifikan dari 51,08 ribu ton pada 2023 menjadi 70,93 ribu ton pada 2024.
• Mamasa mengalami sedikit penurunan produksi, dari 49,82 ribu ton pada 2023 menjadi 47,42 ribu ton pada 2024.
• Mamuju Tengah juga mengalami penurunan produksi, dari 14,79 ribu ton pada 2023 menjadi 12,81 ribu ton pada 2024.
• Majene dan Pasangkayu memiliki produksi padi yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Majene tetap stabil dengan sedikit peningkatan dari 2,99 ribu ton pada 2023 menjadi 3,00 ribu ton pada 2024, sedangkan Pasangkayu menurun dari 2,93 ribu ton pada 2023 menjadi 2,71 ribu ton pada 2024.

Keterangan di bawah grafik menjelaskan bahwa perbedaan kecil di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka, dan bahwa data produksi padi dari September hingga Desember 2024 masih merupakan angka sementara.

Produksi tertinggi pada 2024 terjadi pada bulan April, dengan capaian 52,27 ribu ton GKG, sedangkan produksi terendah diperkirakan terjadi pada bulan Januari sebesar 9,57 ribu ton GKG. Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, dan Mamasa menjadi wilayah dengan produksi tertinggi, sementara Pasangkayu, Majene, dan Mamuju Tengah memiliki produksi terendah di Sulawesi Barat.

Jika dikonversikan menjadi beras, produksi padi sepanjang Januari−September 2024 setara dengan 156,96 ribu ton, meningkat sebesar 10,11 persen atau 14,41 ribu ton dibandingkan periode yang sama pada 2023. Sementara itu, potensi produksi beras pada periode Oktober−Desember 2024 diperkirakan sebesar 28,56 ribu ton, sehingga total produksi beras tahun ini mencapai 185,52 ribu ton. Ini menunjukkan kenaikan 10,83 persen atau 18,13 ribu ton dari produksi 2023 yang sebesar 167,39 ribu ton. Produksi beras tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 30,02 ribu ton, sementara yang terendah diperkirakan pada bulan Januari dengan 5,50 ribu ton.

Peningkatan luas panen sebesar 9,52 persen atau 5,58 ribu hektare dibandingkan tahun sebelumnya turut mendukung peningkatan produksi, yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Barat. BPS Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan perhitungan akurat demi menjaga keandalan data produksi pangan di wilayah ini.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2024, 15 Oktober). Luas Panen dan Produksi Padi di Sulawesi Barat 2024. No. 59/10/76/XVIII.